Pemkab Brebes kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung program nasional Program Tiga Juta Rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto sebagai upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu disampaikan oleh Plh Bupati Brebes Wurja SE dalam acara sosialisasi yang digelar di Pendopo Brebes pada Kamis, 13 November 2025.
Menurut Wurja, rumah termasuk kebutuhan primer manusia—tidak kalah penting dibanding pangan dan sandang—karena merupakan tempat berlindung sekaligus membangun kehidupan yang layak. “Rumah adalah kebutuhan primer, tempat berlindung dan membangun kehidupan yang layak,” ujarnya.
Program nasional tersebut menargetkan pembangunan dan renovasi sebanyak tiga juta unit rumah yang terbagi masing-masing satu juta unit di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Pemerintah pusat mendorong skema seperti fasilitas pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), insentif pajak dan kemudahan perizinan agar MBR bisa memiliki rumah layak dan terjangkau.
Di Brebes sendiri, Pemerintah Kabupaten tidak hanya menyelenggarakan sosialisasi tetapi juga menjalin kerja sama dengan perbankan dan pengembang properti serta memperkuat koordinasi antar-instansi untuk penyediaan data dan perizinan. “Kami berkomitmen menciptakan keadilan sosial dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat memiliki rumah yang layak,” tegas Wurja.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Brebes, Dani Asmoro ST MT, memaparkan data bahwa dari total 44.139 unit rumah terdata di Kabupaten Brebes, masih ada sekitar 1.449 ASN/PNS, P3K, dan THL yang belum memiliki rumah sendiri.
Dani menjelaskan strategi utama dalam mendukung program meliputi: transparansi dan optimalisasi aset negara, inovasi pembiayaan melalui FLPP, aturan kredit kepemilikan rumah atau KPR oleh OJK, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan dan asosiasi pengembang. “Pemerintah berupaya agar semua ASN memiliki hunian melalui program rumah subsidi,” Program 3 Juta Rumah ini juga dinilai memiliki efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut analisis, selain menjawab persoalan backlog perumahan nasional, program ini mampu menggerakkan sektor industri bahan bangunan, transportasi, dan jasa konstruksi.
Sebagai contoh nyatanya, secara simbolis di acara tersebut dilakukan penyerahan rumah dan akad kredit kepemilikan rumah melalui FLPP-bank kepada guru P3K dan warga Korwilcam Ketanggungan, sebagai tanda bahwa program ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Seorang warga penerima, Nur Hidayah, mengaku “akhirnya kami punya rumah sendiri, yang selama ini hanya mimpi” dan berharap proses pengurusan KPR dan perizinan di Brebes berjalan lancar.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan di-awasi dengan ketat. Misalnya, ada laporan bahwa uang muka perumahan subsidi di Brebes mencapai Rp 30 juta dan ada dugaan pembangunan di lahan sawah lindung, yang membutuhkan transparansi lebih lanjut.
Dengan langkah konkret yang telah dilancarkan Pemkab Brebes—sosialisasi massif, kerjasama dengan bank, dan koordinasi lintas instansi—program nasional ini diharapkan tidak hanya menyediakan rumah layak bagi MBR tetapi juga memperkuat fondasi pemerataan ekonomi di Brebes. Namun keberhasilan sejatinya akan terlihat jika akses, transparansi dan kualitas hunian benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (kun)
